jpnn.com - Setiap 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara digelar, pidato disampaikan, dan Pancasila kembali disebut sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup berbangsa.
Namun satu pertanyaan selalu layak diajukan: apakah Pancasila sungguh menjadi acuan dalam kebijakan negara atau berhenti sebagai ucapan?
Di tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto, pertanyaan itu makin penting untuk dijawab dengan jujur.
Sebab, Filsuf Jerman Ernst Cassirer dalam bukunya The Myth of the State(1946) sudah mengingatkan kita bahwa kekuasaan politik sering sekali menggunakan simbol dan mitos bukan untuk menerangi rakyat, melainkan untuk mengendalikannya.
Simbol yang terus diulang tanpa disertai tindakan nyata tidak lagi berfungsi sebagai cahaya, ia berubah menjadi tirai yang menyembunyikan kenyataan.
Oleh karena itu, Pancasila hari ini berisiko mengalami nasib itu.
Dalam bahasa Antonio Gramsci, inilah yang disebut hegemoni budaya, ketika ideologi digunakan bukan untuk membebaskan, melainkan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan. Pancasila dikutip di setiap pidato, tetapi tidak dijadikan tolok ukur kebijakan.
Ia dirayakan, tetapi tidak dihidupi.
