jpnn.com, JAKARTA - Gelombang aksi massa yang menuntut penghapusan tunjangan rumah dinas DPR terus meluas di sejumlah daerah di Indonesia.
Aksi ini tidak hanya menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat, tetapi juga memicu pernyataan sikap dari berbagai organisasi pemuda lintas iman.
Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (31/8), gabungan organisasi pemuda dari lintas agama, seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemabudhi, Peradah, Gema Khonghucu, GPII, dan Gema Mathla'ul Anwar menekankan pentingnya tanggung jawab politik, baik dari partai maupun aparat keamanan.
Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.
“Mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Organisasi pemuda lintas iman menilai, komentar provokatif para politisi hanya memperkeruh situasi di tengah ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.
Mereka menegaskan, empati terhadap kesulitan rakyat seharusnya menjadi sikap utama, bukan justru memperburuk keadaan dengan pernyataan yang melukai hati publik.
Selain itu, mereka juga menyoroti sikap aparat keamanan dalam menangani demonstrasi.
.jpeg)
