jpnn.com - Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah menyeriusi persoalan yang bakal muncul menyusul rencana relokasi parsial dua raksasa manufaktur komponen otomotif Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam.
Legislator di komisi yang membidangi perburuhan itu menuturkan hal yang harus diantisipasi ialah potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan pekerja imbas relokasi tersebut.
Menurut Pulung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah semestinya bekerja ekstra untuk mengantisipasi potensi PHK terhadap sekitar 7.000 tenaga kerja domestik yang disebabkan relokasi parsial pabrik otomotif di Pasuruan dan Mojokerto itu ke Vietnam.
”Dalam situasi kritis seperti ini, Kemnaker dituntut bekerja ekstra keras, progresif, dan antisipatif melalui fungsi early warning system mitigasi PHK” ujar Pulung melalui layanan pesan, Rabu (24/6/2026).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kalaupun terjadi PHK, hak-hak pekerja yang kehilangan pekerjaan harus tetap terjamin.
Pulung menegaskan perusahaan wajib berkomitmen pada aspek sosial ketenagakerjaan sehingga tidak bisa lepas dari tanggung jawab pascakeputusan relokasi itu.
“Jangan sampai tenaga kerja kita diperlakukan seperti pepatah habis manis sepah dibuang. Perusahaan yang merelokasi usahanya wajib menjalankan proses transisi yang bertanggung jawab, termasuk pemenuhan hak-hak normatif pekerja," imbuhnya.
Lebih lanjut Pulung mengatakan saat ini kalangan industri di dalam negeri tengah didera masalah pasokan energi yang juga berpotensi menimbulkan PHK.
