jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu dan honorer tidak menolak makan bergizi gratis (MBG). Namun, Presiden Prabowo Subianto diminta adil juga.
Ketua PPPK kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Didin Arifin Nur Ikhsan mengatakan, sebagai bagian dari aparatur negara, pihaknya menghormati setiap ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk rencana pengangkatan PPPK untuk pegawai SPPG dalam Program MBG.
"Sikap kami bukan menolak, melainkan mengajak untuk menata prioritas secara lebih adil dan berkelanjutan," kata Didin kepada JPNN, Jumat (23/1/2026).
Dia membeberkan, berdasarkan data resmi pemerintah seperti pendataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta basis data pendidik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) masih terdapat banyak PPPK paruh waktu dan guru honorer yang telah lama mengabdi, tetapi hingga kini belum sepenuhnya terakomodasi menjadi ASN penuh waktu.
Mereka adalah tulang punggung layanan pendidikan dan administrasi publik di daerah, termasuk di kabupaten Pemalang dan wilayah lain di Indonesia.
"Kami berpandangan, penyelesaian status ASN PPPK paruh waktu serta guru honorer yang memenuhi syarat seharusnya menjadi prioritas utama sebelum membuka skema pengangkatan baru pada sektor lain," tuturnya.
Dia menambahkan, prinsip keadilan sosial dan kesinambungan kebijakan perlu dijaga agar tidak menimbulkan rasa ketimpangan di kalangan tenaga pengabdi yang telah puluhan tahun bertugas.
Selain itu, program MBG sebagai kebijakan nasional tentu memerlukan evaluasi berkala baik dari sisi efektivitas, keberlanjutan anggaran, maupun keberlangsungan lintas pemerintahan.
