jpnn.com, JAKARTA - Presidium Persatuan PPPK RI menyampaikan hasil sidang 6 Juli kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hasil rekomendasi ini berisi 5 usulan yang disepakati dalam sidang DPP Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPK RI).
"DPP Persatuan PPPK RI tanggal 6 dan 7 Juli 2025 telah mengirim surat kepada DPR RI, MenPAN-RB, serta Kemendagri tentang pengurus Presidium Persatuan PPPK RI," kata Ketua umum DPP Persatuan PPPK RI Teten Nurjamil kepada JPNN, Rabu (9/7).
Dia mengungkapkan, Presidium Persatuan PPPK RI telah mengadakan sidang pada 6 Juli 2025 untuk menampung masukan dari 23 pengurus koordinator daerah P-PPPK seluruh Indonesia.
Masukan dari pengurus daerah ini, lanjutnya, diteruskan kepada pemerintah dan DPR RI dengan harapan bisa dikabulkan usulan-usulan tersebut.
Adapun usulan pengurus Korda seluruh Indonesia kepada DPR RI dan pemerintah sebagai berikut:
1. Presiden Prabowo diharapkan segera menerbitkan Perpres atau Keppres tentang pengalihan PPPK ke PNS secara bertahap tanpa ada tes lagi.
2. Mendorong DPR RI dan pemerintah untuk merevisi UU 20 Tahun 2023 tentang ASN agar tidak lagi membedakan PPPK dan PNS, tetapi hanya disebutkan satu nomenklatur Aparatur Sipil Negara (ASN).
