jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules atas usulan Pemerintah Amerika Serikat.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin, Kamis (21/5).
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut.
Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
Menurut TB Hasanuddin, jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia.
“Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.
Dia menegaskan publik juga perlu memahami tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.
