jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut kasus siswa SD bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa disebut akibat penggunaan anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebab, kata legislator fraksi PKB itu, anggaran pelaksanaan MBG tidak memakai alokasi dana pendidikan di APBN.
"Kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya, pada prinsipnya, tidak akan mengganggu anggaran pendidikan," kata Lalu menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).
Dia menuturkan Presiden RI Prabowo Subianto bahkan berkomitmen untuk memperbaiki sarana pendidikan dengan merevitalisasi 60 ribu sekolah.
"Artinya, anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, ketika anggaran pendidikan ini ditambah, maka akan melebihi angka 20 persen mandatory spending yang sesuai dengan konstitusi," ujar Lalu.
Legislator Dapil II NTB itu menyebut persoalan utama dari kasus siswa SD bunuh diri ialah tidak optimalnya penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
"Kalau dibaca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya, kan, PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal," ujar Lalu.
Dia mengatakan saat ini perlu ada penyelidikan terkait tak optimalnya penyaluran PIP, sehingga terjadi insiden pilu di Ngada.
