jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dinilai perlu segera dibenahi menyusul kebocoran yang mencapai Rp 50 triliun per tahun.
Sejumlah akademisi di Semarang, Jawa Tengah, mendorong pemerintah mengubah sistem subsidi dari barang menjadi voucer atau bantuan langsung tunai (BLT) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto menilai kebocoran subsidi gas melon dalam jumlah besar menandakan lemahnya tata kelola dan pengawasan lintas lembaga.
Dia menyatakan pembenahan menyeluruh harus dilakukan secepatnya agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat miskin.
“Ini sudah darurat. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin penyaluran subsidi itu tidak lahir begitu saja. Harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi sanksi jika dilanggar,” ujarnya dalam diskusi publik 'Satu Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?' di Semarang, Senin (27/10).
Menurutnya, perubahan subsidi menjadi voucer atau BLT merupakan langkah rasional, tetapi harus diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement agar implementasinya efektif.
“Kita perlu perangkat penegakan hukum yang kuat dan terstruktur untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” kata Yuwanto.
Baginya, kebijakan tersebut akan semakin efektif apabila didukung data penerima yang akurat melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
