jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadikannya pusat layanan publik paling dekat dengan warga.
Langkah ini membuat Posyandu tak lagi hanya mengurus kesehatan balita, tetapi berkembang menjadi pusat informasi, pemantauan sosial, hingga ketertiban lingkungan di Balai RW.
Program itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran bertempat di Lobi Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12).
Pelantikan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Eri menjelaskan model baru Pos Pelayanan Terpadu ini dirancang agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat bisa ditangani di satu titik layanan.
“Selama ini Posyandu fokus pada kesehatan balita. Dengan konsep baru, cakupannya jauh lebih luas, mulai dari pendidikan, sosial, keamanan, sampai perlindungan masyarakat,” kata Eri
Dia menegaskan konsep ini akan berjalan seiring dengan program Kampung Pancasila yang sudah lama dikembangkan Pemkot.
Kedua program ini, menurutnya, memiliki tujuan yang sama yakni memastikan pelayanan pemerintah hadir secara konkret di lingkungan paling kecil.
