jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI) meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberi perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya bagi masyarakat adat dan masyarakat terdampak pembangunan IKN.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komite II DPD RI Yulianus Henock dalam rapat kerja dengan Menteri Maruarar Sirait, Senin, 9 Desember 2024.
”Selama ini kita lihat gencar sekali berita tentang pembangunan hunian rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan rumah tapak bagi para menteri, tapi belum ada pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga terdampak pembangunan IKN serta masyarakat adat di sekitar IKN. Masyarakat Adat juga perlu rumah layak huni, jangan sampai program 3 juta rumah pertahun, salah sasaran kepada orang-orang yang sudah mampu,” kata senator asal Kalimantan Timur ini.
Yulianus Henock berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terus berkolaborasi dengan Komite II DPD RI, terutama dalam program-program perumahan untuk membela dan mendukung kebutuhan rakyat.
Aktivis sosial, masyarakat dan budaya Kaltim yang juga Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ini menekankan, rakyat sangat perlu pemenuhan kebutuhan rumah murah yang terjangkau.
Sementara saat ini para pengembang lebih banyak memprioritaskan kebutuhan untuk kawasan menengah ke atas, jarang sekali yang membangun perumahan khusus untuk kalangan menengah ke bawah.
”Seharusnya pemerintah mendesak agar pengembang-pengembang menggunakan CSR atau peran tanggung jawab sosialnya untuk membangun rumah murah,” paparnya.
Yulianus juga menyoroti pembangunan perumahan yang ada saat ini kerap tak memperhatikan terpenuhinya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bagi masyarakat dengan baik.
