jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPW PAN Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadig membantah tudingan yang menyudutkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banjir di Sumatera.
Rizki menyatakan tudingan tersebut tidak memiliki dasar kuat karena selama menjabat Menteri Kehutanan periode 2009–2014, Zulkifli Hasan justru melakukan berbagai reformasi besar dalam tata kelola hutan nasional.
“Pak Zul memperkuat transparansi perizinan, memperluas perhutanan sosial, dan menekan penebangan liar. Menyebut kebijakan beliau sebagai penyebab banjir jelas keliru,” kata Rizki, Kamis (4/12).
Menurut Rizki, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perizinan kehutanan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK. Kebijakan itu dinilai mampu memangkas birokrasi sekaligus menekan praktik korupsi dalam sektor kehutanan.
Kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan juga menggulirkan berbagai program pro-lingkungan, mulai dari Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga program One Ticket One Tree bersama Garuda Indonesia.
Selain itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan.
Rizki menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan rasio gini yang turun dari 0,72 pada 2003 menjadi 0,68 pada 2013.
