1 day ago
14
Ilustrasi - Ribuan driver ojol akan gelar demo “179 Ojol” di DPR RI, Rabu (17/9/2025). Mereka membawa 7 tuntutan, mulai pengesahan RUU Transportasi Online, pembatasan potongan aplikator, hingga desakan copot Menteri Perhubungan. (Pixabay/geralt)
KabarJakarta.com – Jakarta kembali menghadapi aksi unjuk rasa besar-besaran dari para pengemudi ojek online (ojol) pada Rabu, 17 September 2025.
Aksi yang bertajuk “179 Ojol” ini diperkirakan diikuti sekitar 2.000 peserta, terdiri dari pengemudi ojol, kurir, hingga mahasiswa.
Mereka akan memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, untuk menyuarakan tujuh tuntutan utama yang dianggap krusial bagi keberlangsungan hidup para driver ojol.
Demo kali ini diprakarsai oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.
Ketua Presidium GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan panggilan darurat untuk memperjuangkan nasib jutaan pekerja transportasi online di Indonesia.
1. Mendesak Pengesahan RUU Transportasi Online
Tuntutan pertama adalah desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. Menurut para driver, regulasi yang ada saat ini masih bersifat turunan dan belum cukup kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan adanya UU, diharapkan akan ada kepastian hukum yang lebih kokoh terkait status, perlindungan, dan kesejahteraan pengemudi ojol.
2. Potongan Aplikator Maksimal 10%
Saat ini, aplikator seperti Gojek, Grab, maupun Maxim dinilai memberlakukan potongan yang terlalu besar dari tarif perjalanan. Para driver menuntut agar potongan tersebut ditetapkan maksimal 10%. Menurut mereka, persentase di atas itu sangat memberatkan karena secara langsung mengurangi penghasilan harian driver yang sudah pas-pasan.
3. Regulasi Tarif Pengantaran Barang dan Makanan
Driver ojol juga meminta adanya regulasi khusus terkait tarif pengiriman barang dan makanan. Mereka menilai risiko serta biaya operasional pengantaran barang dan makanan berbeda dengan antar-penumpang, sehingga tarif yang berlaku saat ini dinilai tidak manusiawi dan merugikan driver.
4. Audit Investigatif Potongan 5%
Selain soal potongan utama, driver juga menyoroti adanya pemotongan tambahan 5% yang diberlakukan oleh aplikator. Mereka menuntut agar DPR dan pemerintah melakukan audit investigatif yang transparan, guna memastikan apakah potongan tersebut sesuai regulasi atau justru menjadi praktik yang merugikan driver.
5. Penghapusan Program yang Merugikan Driver
Sejumlah program internal aplikator seperti aceng, slot, multi order, hingga member berbayar dianggap merugikan. Program-program itu dinilai menciptakan persaingan tidak sehat antar-driver dan menekan penghasilan mereka. Oleh karena itu, pengemudi menuntut agar seluruh program tersebut dihapuskan.
6. Desakan Copot Menteri Perhubungan
Salah satu tuntutan paling keras adalah pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Para driver menilai Menhub terlalu berpihak pada aplikator ketimbang memperjuangkan kepentingan pengemudi. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Menhub dengan sosok yang lebih pro-rakyat.
7. Usut Tuntas Kasus Tewasnya Dua Ojol
Aksi kali ini juga diselimuti duka. Para pengemudi mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus kematian dua driver ojol, Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansah di Makassar, yang tewas dalam kericuhan demo Agustus lalu. Menurut mereka, kasus tersebut tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja, karena menyangkut nyawa dan keadilan bagi para korban.
Aksi yang Diperkirakan Berdampak Luas
Dengan skala massa yang cukup besar, aksi “179 Ojol” diperkirakan akan berdampak pada lalu lintas di kawasan Senayan dan sekitarnya.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar menghindari ruas Jalan Gatot Subroto pada hari pelaksanaan aksi.
Sementara itu, GARDA menegaskan bahwa unjuk rasa ini akan digelar secara damai. Namun mereka juga menyiapkan langkah lanjutan apabila tuntutan tidak mendapat respons dari pemerintah maupun DPR.
Menyoroti Nasib Jutaan Driver
Aksi 17 September bukan hanya sekadar demo, tetapi menjadi cerminan keresahan jutaan pengemudi ojol di seluruh Indonesia.
Dengan tujuh tuntutan yang dibawa, para driver berharap suara mereka didengar, hak mereka dilindungi, dan kesejahteraan mereka terjamin melalui regulasi yang adil.
Jika tuntutan ini diabaikan, dikhawatirkan akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan antara aplikator dan para pekerja di lapangan.***
