jpnn.com - JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyoroti masalah gaji guru honorer dan guru swasta di daerah tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, gaji guru honorer masih perlu diperhatikan karena mereka adalah pejuang di lini terdepan dalam mendidik anak bangsa.
"Kita (DPRD DKI Jakarta) bersama ada keinginan agar gaji guru dapat perhatian yang layak dari pemerintah," kata Khoirudin di Jakarta, Selasa (25/11).
Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan Hari Guru Nasional 2025 pada Selasa, 25 November 2025, yang mengambil tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat".
Dia mengatakan bahwa DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya meningkatkan pendapatan para guru, bukan hanya guru yang mengajar di SD, SMP, dan SMA. Namun, semua jenjang pendidikan seperti TK, TPA, Madrasah dan lainnya.
Menurut dia, saat ini pemerintah baru memberikan gaji yang layak kepada guru sekolah negeri, sementara guru sekolah swasta masih jauh dari kata layak.
Bahkan kata Khoirudin, ada juga guru yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP), padahal petugas dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mendapatkan upah setara dengan UMP.
"Pemerintah baru memberikan gaji yang layak untuk guru di sekolah negeri. Namun, guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi," ujarnya.
