jpnn.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan sejumlah narasumber guna mendengarkan pandangan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, pada Senin (30/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran.
“Saya akan mengawali dengan adagium, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Dan, salah satu bagian dari informasi itu adalah data,” ujar Doli saat membuka pembicaraannya.
Dia menekankan gagasan mengenai satu data Indonesia bukanlah hal baru.
Menurutnya, kebutuhan akan sistem data terpadu telah lama ia dorong, khususnya untuk mengatasi berbagai persoalan administratif dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Lebih lanjut, Doli menyoroti kondisi yang kerap terjadi saat Indonesia menghadapi bencana. Ia menilai ketidakakuratan data menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekacauan dalam penanganan di lapangan.
“Kalau Indonesia terkena bencana, pasti kalang-kabut. Yang membuat kalang-kabut itu adalah data yang kurang akurat,” katanya.
Dia juga menyinggung polemik dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap memicu kecemburuan di tengah masyarakat akibat ketidaktepatan data penerima.
