jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera menerbitkan aturan baru terkait peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float.
Pemerintah menargetkan batas minimal saham publik naik signifikan dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Langkah tersebut guna memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), serta meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia.
Airlangga menegaskan penyesuaian regulasi tersebut direncanakan mulai berlaku dalam waktu dekat.
"Dan ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK, di bulan Maret ini," ujar Airlangga di gedung Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).
Kenaikan angka free float hingga dua kali lipat ini dinilai penting agar pasar modal domestik lebih kompetitif dan sejajar dengan standar global.
Selama ini, porsi saham publik di lantai bursa Tanah Air dinilai masih terlalu rendah dibandingkan negara lain.
Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong, dan Jepang telah menetapkan free float sebesar 25 persen.
.jpeg)
