jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembangunan ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pakar hukum, dosen, hingga aktivis.
Pasalnya, usulan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria dan perampasan tanah adat oleh TNI, seperti yang terjadi di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke.
Untuk membahas polemik tersebut, Merah Putih Institut menggelar diskusi publik bertema "Menyoal Kebijakan Pertahanan Dalam Akselerasi Ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan: Ketahanan Negara atau Ambisi Menteri Pertahanan".
Diskusi ini bertujuan membahas secara kritis dan komprehensif terkait urgensi, dasar hukum, dan dampak sosial-politik tentang usulan pembangunan Yon TP Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam diskusi yang digelar Merah Putih Institut, Direktur MPI sekaligus Pegiat Demokrasi dan Supremasi Sipil Fauzan Ohorella menyampaikan kritik terhadap usulan tersebut.
Menurutnya, dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak ada butiran poin TNI mengelola Pembangunan, Pertanian, Kesehatan, dan Pembinaan Masyarakat.
"Dalam Pasal 7 Ayat (3) UU TNI itu juga menegaskan implementasi OMSP harus didasari oleh kebijakan dan keputusan politik negara. Yang jadi pertanyaannya, usulan (Yon TP) Menhan Sjafrie ini terkesan melampaui kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, selaku Pemimpin Negara dan Kepala Pemerintahan," ujar Fauzan Ohorella dalam Diskusi Publik di Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
Fauzan juga menyebut, bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin adalah Menteri "Super Sibuk".
