jpnn.com - Aliansi Melawan Rezim Deformasi menyerukan perlawanan rakyat terhadap krisis demokrasi dan perampasan ruang hidup rakyat akibat bangkitnya militerisme.
Koordinator Lapangan Aliansi Melawan Rezim Deformasi Darnel Sipangkar menyatakan 28 tahun pasca Reformasi 1998 (21 Mei 2026), demokrasi Indonesia justru bergerak mundur.
"Rezim hari ini mempertontonkan wajah kekuasaan yang semakin militeristik, represif, dan oligarkis. Reformasi yang diperjuangkan rakyat kini dibajak oleh elite politik dan ekonomi yang menjadikan negara sebagai alat mempertahankan kekuasaan," kata Darnel dikutip dari siaran pers, Kamis (21/5/2026).
Dia menuturkan bahwa sejak dilantik pada Oktober 2024, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kecenderungan kuat memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang membuka jalan bagi remiliterisasi ruang sipil.
Gejala tersebut menurutnya dapat dilihat sejak pembentukan Revisi UU TNI Tahun 2025 yang menghapus frasa "kebijakan dan keputusan politik negara" dalam pelaksanaan OMSP, sehingga melemahkan kontrol legislatif terhadap pengerahan militer.
"Di saat yang sama, pola pembentukan regulasi yang tertutup dan minim partisipasi publik memperlihatkan semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan eksekutif dalam penggunaan militer untuk mengurus persoalan sipil," ujarnya.
Menurutnya, militerisasi tersebut tidak hanya berlangsung pada level regulasi, tetapi juga telah merambah secara nyata ke kehidupan sipil sehari-hari. Keterlibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi, patroli ruang publik, operasi siber terhadap warga, hingga ekspansi komando teritorial melalui rencana pembentukan 22 Kodam baru dan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
Sementara itu, peneliti Imparsial Wira Dika Piliang menyebut ekspansi tersebut bahkan berkorelasi dengan meningkatnya konflik agraria dan kekerasan terhadap masyarakat di berbagai daerah. "Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo telah berhasil menghancurleburkan amanat reformasi yang menghendaki pemisahan yang tegas antara urusan sipil-militer," tuturnya.
