jpnn.com, JAKARTA - Penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juli, dikhawatirkan memicu lonjakan inflasi daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyoroti penghentian layanan perintis terjadi karena keterbatasan anggaran.
Kendala anggaran negara yang memaksa pengetatan pelayanan ini dinilai akan langsung berdampak pada stabilitas ekonomi, serta pemenuhan hak dasar warga di wilayah kepulauan.
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang yang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan 9 kapal di wilayah NTT dilaporkan hanya memiliki ketersediaan anggaran hingga Juni 2026.
Penghentian operasional moda transportasi utama ini diproyeksikan memicu inflasi di daerah-daerah tujuan.
Selama ini, kapal perintis menjadi jalur utama distribusi barang pokok, bahan bangunan, dan bahan bakar minyak (BBM) ke pulau-pulau terpencil, sehingga ketiadaan layanan tersebut otomatis melumpuhkan jalur logistik yang ada.
Sebagai konsekuensi dari terhentinya layanan negara tersebut, masyarakat terpaksa mencari alternatif transportasi lain, seperti menyewa kapal swasta yang memerlukan biaya jauh lebih mahal.
Keterbatasan opsi angkutan ini berpotensi menimbulkan kelangkaan barang di pasar yang pada akhirnya memicu lonjakan harga komoditas penting di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
