jakarta.jpnn.com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai dua perusahaan yang dipilih pemerintah tidak akan maksimal melayani pelaksanaan ibadah haji 2026.
“Enggak mungkin sebegitu banyak jemaah dengan segala macam problem hanya diserahkan kepada dua perusahaan,” ujar AS Hikam, Senin (3/11/2025).
Menurut AS Hikam, menyerahkan layanan haji hanya kepada dua perusahaan bisa mendatangkan masalah tersendiri.
“Kami tidak mencurigai, tetapi logika tidak bisa menerima kalau cuma dua (perusahaan, red),” ujar AS Hikam.
AS Hikam pun meminta Kemenhaj menjelaskan secara detail dan transparan tentang penunjukan dua perusahaan untuk melayani haji.
“Yang begini-begini harus terbuka,” ujar mantan politikus Partai Kebangkinan Bangsa (PKB) itu.
Dia pun mendorong masyarakat membawa masalah itu ke lembaga publik, seperti DPR, ormas, dan parpol, yang mempunyai relevansi dengan manajemen haji.
“Tergantung bagaimana reaksi DPR atau ormas sipil nanti. Yang penting masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhannya,” ujar AS Hikam.
