jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyetujui penambahan anggaran untuk layanan kapal perintis guna memastikan mobilitas masyarakat di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tetap berjalan.
Salah satu poin utamanya, pengucuran dana sebesar Rp 139 miliar untuk PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Kabar baik itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, seusai melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Komisi V di kompleks parlemen.
Rapat tersebut membahas solusi atas kendala anggaran yang sempat menghambat operasional kapal perintis di beberapa wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).
Prasetyo mengungkapkan ASDP membutuhkan tambahan dana sebesar Rp139 miliar, untuk memulihkan operasionalnya yang sempat dijadwalkan disetop pada Julo 2026.
Sementara itu, untuk PT. Pelni (Persero), pemerintah juga telah memberikan lampu hijau untuk penambahan dana operasional.
"Tadi disampaikan kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih Rp 70 miliar sekian untuk yang di Pelni," kata Prasetyo.
"Tadi langsung kami bersama-sama memberikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya," imbuhnya.
