jpnn.com, LOMBOK - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak cepat menangani krisis suplai air bersih yang terjadi di kawasan destinasi wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Langkah darurat dan koordinasi lintas sektor terus dimaksimalkan agar kebutuhan dasar masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat tidak makin terganggu.
Krisis air bersih tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah sejak beberapa hari lalu setelah menerima laporan dari Asosiasi General Manager (GM) Hotel di Gili Trawangan.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pariwisata, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Gubernur menjelaskan bahwa persoalan air di kawasan Gili tidak sederhana karena bersinggungan langsung dengan aspek regulasi, izin lingkungan, serta proses hukum yang sedang berjalan.
Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan pokok air bersih bagi warga dan wisatawan tetap harus diutamakan.
Untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan sektor pariwisata, Pemprov NTB mendorong skema diskresi operasional bagi perusahaan penyedia air selama kurun waktu enam bulan ke depan.
Opsi ini disiapkan sebagai solusi transisi agar pasokan air dapat segera mengalir sembari proses penyelesaian hukum dan perizinan ditempuh.
