bali.jpnn.com, TABANAN - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengebut evaluasi harga rumah subsidi di sejumlah wilayah di tanah air.
Hal ini untuk mengatasi tingginya backlog alias masyarakat yang tidak memiliki rumah yang diperkirakan mencapai 9,9 juta.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah kajian soal harga tanah.
Termasuk sedang mengkaji penyediaan rumah vertikal perkotaan yang bisa dibiayai dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah melakukan pembahasan, termasuk menggandeng perbankan, pengembang serta masyarakat selaku konsumen.
“Kami keliling ke daerah untuk mengetahui masalah, termasuk isu harga tanah sehingga perlu penyesuaian harga,” kata Sri Haryati dilansir dari Antara.
Menurut Sri Haryati, pemerintah mempertimbangkan aspek komprehensif mengingat setiap provinsi memiliki karakter berbeda.
Mulai dari kemampuan pembayaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga harga jual maksimal rumah subsidi.
