jatim.jpnn.com, MALANG - DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan evaluasi total terhadap pola penanganan banjir yang selama ini dinilai belum maksimal.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyu menyatakan peristiwa banjir yang melanda puluhan titik di Kota Malang pada Kamis (4/12) harus menjadi pelajaran serius bagi pemkot untuk menyusun ulang skema penanganan banjir.
“Belum maksimal. Jangan dibiarkan. Artinya, Kota Malang tidak bisa ditangani dengan proses biasa dalam menangani banjir. Harus ada evaluasi besar-besaran, terutama di kawasan yang selama ini jadi langganan banjir,” kata Arief, Jumat (5/12).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, banjir melanda 39 titik di tiga kecamatan, yakni Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru.
Genangan air bahkan menghambat sejumlah ruas jalan utama, di antaranya Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, dan Jalan Gajayana.
Selain jalan protokol, banjir juga merendam kawasan permukiman warga seperti di Jalan Kedawung, Letjen S. Parman Gang 1, dan Jalan Sidomulyo.
Arief menilai evaluasi total perlu mencakup pendataan ulang titik-titik rawan banjir agar penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.
Termasuk kemungkinan memperbanyak sumur resapan dan memperbaiki tata kelola pembangunan.
