jpnn.com - PALEMBANG – Formasi PPPK 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) banyak yang kosong.
Tercatat ada 900 formasi PPPK 2024 di lingkup Pemprov Sumsel yang tidak terisi.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Sumsel menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sekda Sumsel Edward Candra di Palembang, Rabu (16/7), mengatakan PPPK merupakan program resmi pemerintah pusat sebagai solusi untuk menghapus sistem honorer secara bertahap.
Dengan adanya program ini maka instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat honorer, kecuali untuk kebutuhan outsourcing yang terbatas.
Namun, optimalisasi formasi PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan BKN. Pemprov Sumsel tidak memiliki wewenang teknis dalam proses tersebut.
Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada BKN dan Kementerian PAN-RB.
Surat itu berisi pertanyaan terkait status PPPK paruh waktu dan tindak lanjut terkait sekitar 900 formasi PPPK yang hingga kini masih kosong di lingkungan Pemprov Sumsel.
