jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengonfirmasi bahwa ada 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota se-DIY dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend.
Langkah penutupan sementara dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat belum terpenuhinya sejumlah persyaratan standar.
Sekretaris DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti memperinci peta operasional SPPG yang ada di wilayahnya.
"Jumlah SPPG yang disuspend ada 17, yang belum operasional 51, kemudian yang operasional 394. Total seluruhnya ada 462 SPPG," ujar Ni Made di Yogyakarta, Rabu (29/7).
Ni Made menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penghentian sementara ini adalah masalah kelengkapan perizinan dan kelayakan sanitasi, khususnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Selain itu, kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di area dapur juga menjadi poin evaluasi BGN.
Penutupan sementara ini bertujuan memberi waktu bagi pengelola untuk melengkapi kekurangan dokumen maupun standar teknis yang ditentukan.
Menurut Ni Made, kebijakan ini sejalan dengan komitmen kepemimpinan baru BGN untuk memperketat kontrol kualitas.
