jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai tindak lanjut atas penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, di Jakarta, Selasa (12/5).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja, baik di Kantor Pusat maupun pada pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono menegaskan bahwa penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI.
BNPP RI menyelenggarakan Bimtek Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA). Foto: Humas BNPP
“Kami menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini penting untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas,” ujar Budi Setyono.
Dia menambahkan, BNPP RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respons terhadap potensi pelanggaran.
Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPP RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan.
