jpnn.com - BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna berkomitmen mempertahankan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ada sekarang ini.
Pemkab Bandung memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK meski adanya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen.
Dadang menyatakan bahwa isu PHK PPPK yang beredar tidak benar. Dia menyatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan seluruh PPPK yang ada saat ini.
“Tidak ada (PHK). Saya akan pertahankan dan saya akan terus perjuangkan (status pegawai),” katanya di Bandung, Selasa (31/3).
Kebijakan pembatasan belanja pegawai tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur proporsi belanja daerah, termasuk belanja pegawai.
Meski demikian, Dadang memastikan aturan tersebut tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga PPPK di lingkungan Pemkab Bandung.
Dia juga mengatakan bahwa pemda saat ini justru tengah mengupayakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menurut dia, kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan terkait pengangkatan PPPK ke status penuh waktu. “Kalau kemampuan keuangan daerah mampu, tentu bisa dilakukan pengangkatan,” ujarnya.
