bali.jpnn.com, KUTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menghadapi era kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).
Di forum AWGIPC ke-78 yang berlangsung di Hotel Padma, Kuta, Bali, Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menyatakan bahwa regulasi khusus tengah disiapkan guna menjaga batasan antara hasil karya mesin dan kreativitas manusia.
Menurut Hermansyah Siregar, intervensi manusia adalah syarat mutlak dalam perlindungan hak cipta.
Pemerintah ingin memastikan bahwa meski teknologi berkembang pesat, perlindungan hukum tetap berpihak pada pencipta manusia.
Hermansyah Siregar mengatakan forum ini menjadi momentum bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi tantangan disrupsi digital di sektor kreatif.
“Negara-negara ASEAN sepakat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual melalui harmonisasi kebijakan dan pertukaran data lintas negara,” ujar Hermansyah Siregar.
Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk mendongkrak indeks inovasi negara-negara ASEAN yang saat ini masih tertahan di peringkat 30 hingga 50 dunia.
Forum ini juga menyoroti ketidakadilan royalti musik digital dalam pertemuan HKI negara-negara ASEAN. Indonesia secara resmi mendorong terciptanya sistem distribusi yang lebih transparan bagi para kreator lokal.
