jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak mengambil langkah drastis, seperti menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Bima, kada sebaiknya memetakan dan mempelajari terlebih dahulu kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kemudian, lanjut dia, jika memang ada kedaruratan, para pimpinan daerah itu dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
“Tentu kami meminta kepala daerah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis, seperti pemecatan dan pemberhentian. Harus disisir dahulu kapasitas fiskalnya ya, sejauh mana, kemudianberkomunikasi dan kami akan carikan jalan keluar bersama,” kata Bima menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (28/7).
Bima juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga terus memetakan daerah-daerah yang kesulitan gaji pegawainya.
Kesulitan membayar gaji PPPK sempat disampaikan secara terbuka oleh sejumlah kepala daerah dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Senin (8/6).
Dalam rapat, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengungkap kesulitan yang dialami masing-masing daerah sebagai dampak dari turunnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tahun ini.
Pemangkasan itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai hampir 25 persen. Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan skema tambahan dana melalui TKD untuk 39 daerah yang diyakini benar-benar mengalami kesulitan, salah satunya tak mampu membayar gaji PPPK.
Sejalan dengan itu, Bima Arya juga menekankan bahwa pemerintah terus menggodok kebijakan terkait TKD dan mengomunikasikan hasilnya dengan Komisi II DPR RI.
