jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memperluas implementasi Asuransi Barang Milik Negara (BMN) dengan Pendanaan Pooling Fund Bencana (PFB) untuk 20.838 objek aset bernilai Rp 29,19 triliun pada 2026.
Penyerahan polis asuransi kepada kementerian peserta porsi piloting diselenggarakan Konsorsium BMN di Aula DJKN, Jakarta, pada Senin (27/7).
Perhitungan perlindungan aset negara tersebut mencakup bangunan milik Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Total nilai premi yang dibayarkan untuk seluruh aset tersebut mencapai Rp 29,06 miliar atau sekitar 0,1 persen dari keseluruhan nilai pertanggungan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani menyatakan pengasuransian aset publik merupakan langkah adaptif dalam menghadapi risiko bencana yang tinggi di Indonesia.
Evita mengatakan melalui Asuransi Barang Milik Negara dengan Pendanaan Pooling Fund Bencana, pemerintah berupaya memastikan agar ketika sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas pelayanan publik lainnya terdampak bencana.
“Proses pemulihannya dapat dilakukan lebih cepat sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan yang dibutuhkan," kata Evita.
Menurut dia, langkah ini sekaligus mengubah strategi rehabilitasi aset pascabencana yang selama ini bergantung penuh pada penganggaran APBN.
