jpnn.com, JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai memetakan potensi kebocoran Kekayaan negara dari aktivitas ekspor sumber daya alam (SDA).
Dari penelusuran awal, terdapat potensi transaksi senilai sekitar USD 5 miliar yang masih harus divalidasi sebelum dikategorikan sebagai under invoicing.
Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono menerangkan, pengawasan ekspor perlu diperkuat karena besarnya nilai perdagangan SDA belum sepenuhnya sebanding dengan penerimaan negara.
Nilai ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara Rp 1.171,49 triliun. Dari 20 komoditas ekspor terbesar Indonesia, 16 di antaranya merupakan SDA yang belum berbentuk produk jadi.
"Kehadiran PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor," terang Edi dalam Round Table
Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Aston Hotel Palembang, Jumat (28/8/2026).
Menurut Edi, PT DSI perlu didukung infrastruktur data dan sistem pengawasan yang kuat. Independensi juga menjadi kunci agar pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
Ia mengusulkan agar fungsi perdagangan tidak sepenuhnya dibebankan kepada PT DSI. Pemerintah dapat memanfaatkan perusahaan perdagangan yang sudah ada, sedangkan PT DSI lebih difokuskan pada fungsi pemantauan dan pengawasan transaksi.
