jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mendukung Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan Polri tidak di bawah kementerian khusus, tetapi presiden.
Menurut Aminullah, posisi Polri yang berada langsung di bawah presiden merupakan amanat hukum dan konstitusi yang tidak boleh ditawar.
Dia menilai perubahan struktur apabila Polri di bawah kementerian khusus justru berpotensi menimbulkan masalah serius dalam tata kelola negara.
“Itu bukan sekadar pilihan kelembagaan, melainkan keharusan negara. Wajib hukum nya Polri di bawah presiden. Jika tidak, runtuh negara,” ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (27/1).
Aminullah menegaskan penempatan Polri di bawah kementerian khusus berisiko melemahkan sistem ketatanegaraan dan menciptakan konflik kewenangan.
Dia mengingatkan kesalahan menata institusi strategis seperti Polri bisa berdampak fatal bagi keberlangsungan negara.
“Jika struktur ini diubah tanpa dasar konstitusional yang kuat, negara bisa runtuh dari dalam. Sebab, Polri adalah salah satu pilar utama penegakan hukum, stabilitas keamanan, dan perlindungan masyarakat,” tegas Aminullah.
Aminullah menilai Polri harus tetap independen dari kepentingan birokrasi sektoral agar mampu bekerja secara profesional, objektif, dan efektif dalam menjaga keamanan nasional.
