jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rentetan kasus keracunan makanan yang mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat angka 33.626 pelajar diduga mengalami keracunan makanan sejak 2025 hingga April 2026.
Menanggapi fenomena ini, Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sri Raharjo menilai akar masalah bukan sekadar pada teknis dapur.
Menurut Raharjo, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia makanan tampak belum siap menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Ia melihat ada kesan pemaksaan dalam pelaksanaan program demi mengejar target administratif dalam jumlah porsi yang besar.
"Seolah-olah itu menunjukkan tindakan disiplin, tetapi sebenarnya masalah awalnya persiapannya dipaksa berjalan," ujar Raharjo pada Jumat (24/4).
Alih-alih langsung menetapkan target produksi massal secara serentak di seluruh wilayah, Prof Raharjo menyarankan pemerintah untuk melakukan pendekatan bertahap.
Menurut dia, SPPG sebaiknya memulai produksi dengan skala kecil, misalnya 500 porsi per hari.
Kapasitas kecil tersebut digunakan sebagai ajang uji coba untuk melihat kemampuan unit dalam menjaga higienitas dan rantai pasok makanan.
