jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Pembaruan Bangsa (PPB) Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menilai negara telah gagal melindungi jutaan marhaen digital yang memiliki alat produksi, tetapi berada dalam cengkeraman kapitalis digital global.
Presiden Prabowo Subianto perlu mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) mengenai platform dan marketplace yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai cabang produksi dikuasai negara sesuai pasal 33 UUD 1945.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah, setiap era memiliki cabang produksi yang menentukan nasib rakyat. Dulu kita bicara rempah-rempah, kemudian sumber daya alam ekstraktif termasuk energi, air, tanah dan sebagainya, sekarang kita berada di era dimana data, algoritma dan platform digital telah menguasai hajat hidup orang banyak. Sangat disayangkan, karena semua ini berada dalam genganggam kapitalis digital asing,” tegas Engelina Pattiasina yang berlatar belakang Politik Ekonomi dari Jerman ini di Jakarta, Jumat (20/2).
“Kami bukan anti asing, tetapi membiarkan nasib rakyat dalam cengkeraman tangan korporasi asing dengan perlakuan tidak adil merupakan pengingkaran konstitusi,” sambungnya.
Engelina menjelaskan ini ketika ditanyai mengenai situasi pekerja Indonesia dalam rangka Hari Keadilan Sosial 20 Februari 2026 atau Hari Pekerja di Indonesia 20 Februari 2026.
Menurutnya, 80 tahun silam para the founding fathers kita bicara tentang bumi, air, tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi Indonesia yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945.
"Sistem ekonomi selalu berefleksi, tidak konstan, tidak rigid dalam bentuk tesa, antitesa dan sintesa seperti teori evolusi Charles Darwin yang ditemukan di Kepulauam Galapagos pada abad 19. Dunia politik di abad 21 berada dalam situasi yang volatile, berubah cepat dan tak terduga. Sangat disayangkan karena Pemimpin Bangsa kita saat ini luput melihat perubahan dunia yang multi dimensi sekarang, karena ada dimensi maya yang pada abad ke 20 belum diperhitungkan," jelas Engelina.
Engelina menegaskan, pemerintah seolah menutup mata atas realitas sosial ekonomi dimana jutaan rakyat menggantungkan hidup dari aplikasi digital baik sebagai pekerja digital maupun pelaku UMKM. Bahkan, protes pekerja digital seperti ojek online, kurir, dan pekerja freelance direspons biasa saja.
