bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyelenggarakan Forum Kebijakan dan Koordinasi (FKK) dengan tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan pertemuan langsung di Kanwil Kementerian Hukum NTB dan partisipasi virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, para pimpinan tinggi pratama, serta analis kebijakan dari berbagai instansi pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Forum ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia guna mendukung perumusan kebijakan publik yang berkualitas.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati saat membuka kegiatan menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berbasis data.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berbasis data.
Analis kebijakan tidak hanya berperan sebagai penyusun dokumen, tetapi juga sebagai penggerak dalam merumuskan solusi kebijakan yang tepat dan berbasis bukti,” ujar KakanwiI Gusti Putu Milawati.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber, yaitu Widhi Novianto.
