jpnn.com, JAKARTA - Honorer R2 dan R3 pesimistis bisa sejahtera dengan skema pengangkatan PPPK paruh waktu. Masa tunggu peningkatan paruh waktu ke PPPK pun tidak jelas berapa lama.
"Saya melihat kondisi honorer R2 dan R3 yang tidak ada formasi PPPK 2024 tahap 1 sangat menyedihkan. Mereka menangis dan curhat di depan Bapak Sahidin, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN," ungkap Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN, Rabu (5/2).
Curhatan tersebut, ujar Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, akan disampaikan Sahidin kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.
Andai rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dengan sekretaris KemenPAN-RB, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sejumlah forum honorer pada 4 Februari tidak ditunda, semua curhatan akan dikeluarkan R2/R3.
Namun, harapan tinggal harapan. Masih untung ada politikus yang menampung keluh kesah honorer.
"Kenapa pemerintah pusat tidak gerak cepat dalam menyelesaikan masalah honorer baik guru dan tenaga kependidikan (tendik)," keluh Ekowi yang juga ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau.
Dia mengaku tak habis pikir kenapa di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) honorer bisa diangkat PNS secara langsung cukup dengan seleksi administrasi.
Sebaliknya, pemerintah sekarang susah sekali memberikan kesejahteraan bagi guru dan tendik honorer.
