bali.jpnn.com, MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Perwakilan NTB menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah (PHD) Berspektif HAM di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (25/11).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, sebagai narasumber.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati memberikan penguatan terkait urgensi integrasi nilai-nilai HAM dalam penyusunan regulasi daerah.
Kakanwil Milawati menegaskan bahwa otonomi daerah harus dijalankan berdasarkan pemahaman yang tepat mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewenangan absolut, seperti keagamaan, hubungan luar negeri, moneter, justice, serta pertahanan dan keamanan, yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, tidak boleh dimasukkan dalam materi muatan produk hukum daerah.
“Instrumen hukum daerah harus fokus pada kewenangan konkuren yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan pekerjaan umum,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
Kakanwil Milawati menekankan pentingnya posisi ASN sebagai pelayan publik.
