bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan Pemerintah Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Senin (24/11).
Kedatangan mereka dalam rangka koordinasi penguatan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes).
Pertemuan berlangsung di ruang tunggu layanan Kanwil Kemenkum NTB dan diterima oleh tim Penyuluh Hukum.
Dalam koordinasi tersebut, Sekretaris Desa Padolo, Sujihad Iga Ananda, bersama unsur PMD menyampaikan bahwa Desa Padolo telah membentuk tim Posbankumdes dan melengkapi sarana-prasarana pendukung.
Mereka juga memaparkan bahwa permasalahan dominan masyarakat saat ini berkaitan dengan sengketa hutang-piutang, tetapi penyelesaiannya sejauh ini masih berjalan kondusif melalui mekanisme mediasi tingkat desa.
Penyuluh Hukum Ahli Madya, Indraswati, memberikan penguatan terkait tahapan mediasi yang harus dijalankan oleh Posbankumdes agar proses penyelesaian sengketa berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya tahapan mulai dari verifikasi laporan, pemahaman posisi para pihak, penetapan kesepakatan awal, hingga penyusunan aturan dasar dan penjadwalan mediasi.
Seluruh proses tersebut, kata Indraswati, harus dilaksanakan secara netral, sukarela, dan menjaga kerahasiaan para pihak.
