bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi PPPH Kemenkum NTB menggelar rapat pra-harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, Jumat (14/11) di Ruang Podcast Kanwil.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Sub-Pokja, Suyanto Edi Wibowo.
Suyanto menegaskan pentingnya proses pra-harmonisasi sebagai tahapan strategis untuk menjamin kualitas substansi Raperda sebelum dibahas bersama pemrakarsa.
"Harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi proses penting untuk menyelaraskan setiap norma agar sesuai asas, teknik penyusunan, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Ini adalah bagian dari komitmen kami di Kanwil Kemenkum NTB untuk memastikan kualitas setiap produk hukum daerah melalui pencermatan yang cermat dan terarah,” ujar Suyanto.
Pada rapat tersebut, tiga perancang yang bertanggung jawab masing-masing menyampaikan hasil pencermatan awal terhadap tiga Raperda.
Mulai Raperda Bantuan Hukum, Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an pada Pendidikan Dasar, dan Raperda Pemajuan Kebudayaan.
Seluruh catatan awal disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan untuk memperkuat landasan kewenangan, konsistensi norma, serta kesesuaian pengaturan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
