bali.jpnn.com, MATARAM - Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) harus menjadi ruang untuk menemukan akar permasalahan kebijakan, bukan sekadar kegiatan formalitas atau rutinitas tahunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady saat membuka DSK di Kanwil Kemenkum NTB, Senin (14/9).
Peserta hadir langsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB maupun mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Kanwil Kemenkum NTB.
Andry Indrady menegaskan, setiap DSK harus berangkat dari permasalahan atau underlying causes yang dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus mendukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Ia menilai tema standar layanan bantuan hukum yang diangkat Kanwil Kemenkum NTB sangat relevan, mengingat masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya yang berulang dan membutuhkan intervensi kebijakan.
Isu tersebut juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta upaya menghadirkan akses terhadap layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Harapannya, hasil DSK ini benar-benar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan bantuan hukum,” ujar Andry Indrady.
