jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menaruh perhatian serius terhadap polemik pertambangan di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg dan Rumpin.
Ia menegaskan perlunya solusi konkret dan terukur pada tahun 2026 guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara aktivitas pertambangan, dampak lingkungan, dan keselamatan warga.
Menurut Iwan, persoalan tambang di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu gesekan sosial akibat mobilitas armada angkutan tambang yang beririsan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah cepat dan komprehensif dari pemerintah daerah.
“DPRD Jawa Barat mendukung iklim investasi, tetapi tidak akan mentoleransi pengabaian terhadap hak hidup masyarakat. Keselamatan warga dan kelestarian lingkungan adalah prioritas utama,” kata Iwan dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa nilai ekonomi dari sektor pertambangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan keselamatan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan hidup.
Evaluasi Perizinan dan Tambang Ilegal
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola pertambangan.
