jpnn.com, JAKARTA - Kesepakatan tarif perdagangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu berbagai reaksi di dalam negeri.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, produk Indonesia dikenakan tarif hingga 19 persen saat memasuki pasar AS, sementara produk asal AS mendapatkan tarif minimal, bahkan sebagian besar di antaranya dipatok 0 persen.
Sebagian kalangan menilai kesepakatan tersebut memberatkan Indonesia, namun tidak sedikit yang melihatnya sebagai peluang untuk mempertahankan akses ekspor ke AS sekaligus menarik investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika.
Secara geopolitik, langkah ini dianggap sebagai upaya strategis Indonesia, menjaga posisi netral di tengah rivalitas negara besar, khususnya antara AS dan China.
“Setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing akhir 2024, banyak yang memprediksi Indonesia akan lebih condong ke China. Namun, kesepakatan dagang dengan Trump menunjukkan Indonesia tetap berupaya merangkul AS untuk menjaga posisi netral,” ujar Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), dalam seminar “Antara Amerika dan China: Indonesia di Era Perang Dagang Trump 2.0” di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (31/7).
Johanes menilai kesepakatan tarif tersebut sebagai langkah cerdas Prabowo dalam meredam anggapan bahwa Indonesia memihak salah satu kekuatan global.
Dia juga mengingatkan potensi respons dari China, termasuk permintaan penurunan hambatan masuk barang RRC ke Indonesia, atau peningkatan partisipasi China dalam proyek strategis nasional, yang berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi dan industri lokal.
Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa kesepakatan tarif Indonesia-AS merupakan hasil optimal dari upaya negosiasi yang panjang.
