bali.jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Graha Pengayoman Kemenkum RI, pada Rabu (17/6) ini menjadi tonggak penguatan kolaborasi nasional untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan dihadiri jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkum.
Hadir pula 48 Kementerian/Lembaga pengampu tusi kebijakan.
Forum strategis ini dirancang sebagai ruang kolaboratif sebagai bentuk sinergi guna mendorong kebijakan yang berkualitas, terintegrasi dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan di tengah era disrupsi teknologi dan akal imitasi (AI), kekuatan negara kini ditentukan oleh kualitas kebijakannya.
Kemenkum berkomitmen penuh mendukung visi 8 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui perumusan regulasi yang adaptif dan berdampak nyata.
Menkum Supratman Andi Agtas minta agar kebijakan publik tidak sekadar menjadi dokumen administratif belaka, melainkan instrumen strategis untuk mentransformasikan bangsa.
