jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 menuai sorotan tajam. Tercatat, sepanjang 2025 saja, Presiden telah melakukan 34 kunjungan kerja ke 25 negara.
Meski pemerintah mengeklaim lawatan tersebut krusial untuk diplomasi ekonomi, penguatan pertahanan, dan ketahanan pangan, publik menilai frekuensi ini berbanding terbalik dengan narasi efisiensi yang terus digalakkan pemerintah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menantang.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menyoroti bahwa frekuensi kunjungan yang tinggi menciptakan beban finansial nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, hal ini kontradiktif dengan seruan pemerintah sendiri agar seluruh instansi melakukan efisiensi anggaran.
Lebih jauh, Subarsono menekankan persoalan moral kepemimpinan.
Mengutip filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodho, ia menilai Presiden perlu menjadi contoh nyata bagi publik dan jajarannya dalam mematuhi aturan efisiensi.
"Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah," ujar Subarsono, Jumat (5/6).
Terkait kekhawatiran mengenai absennya kepala negara dalam durasi yang lama, Subarsono berpendapat bahwa teknologi informasi modern seharusnya bisa dioptimalkan untuk pengawasan pemerintahan.
Meski mengakui bahwa koordinasi jarak jauh tidak seefektif kehadiran fisik, ia mendorong pemanfaatan platform digital seperti konferensi video guna meminimalisir dampak negatif absennya presiden di dalam negeri.
