jatim.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyatakan persoalan pangan dinilai tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa dan kekuatan diplomasi Indonesia di tingkat global.
Menurutnya, pangan merupakan komoditas strategis yang dapat menjadi alat tekan dalam perang ekonomi modern.
“Di tengah tekanan perubahan iklim dan alih fungsi lahan, Indonesia tengah berjuang mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah membangun kedaulatan. Kebijakan ini harus didukung seluruh elemen bangsa, baik dengan pemikiran, tenaga, maupun kritik yang membangun,” ujar Chriswanto di Jakarta, Jumat (5/12).
Dia mengingatkan Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada pertengahan 1990-an. Namun, keberhasilan tersebut terhenti setelah kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) pascakrisis 1998 yang mengharuskan pencabutan berbagai subsidi, termasuk sektor pertanian.
“Kebijakan itu mematikan petani yang pondasi usahanya lemah. Akibatnya, pertanian nasional tertatih karena jeratan rentenir, rantai pasok yang panjang, serta monopoli perusahaan besar. Dampaknya langsung dirasakan petani dan peternak, termasuk terhadap program swasembada pangan,” jelasnya.
Menurutnya, di sejumlah negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Utara, pemerintah justru memberikan subsidi besar agar petani tetap produktif dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga ekspor.
“Abad 21 menandai perang ekonomi, di mana pangan menjadi alat tekan. Negara pengekspor pangan dapat mengendalikan negara lain jika memiliki kepentingan,” ucap dia.
Berangkat dari fenomena tersebut, Chriswanto mendorong warga LDII terus berinovasi di bidang pertanian. Dia juga mengapresiasi Ketua DPP LDII Rubiyo yang meraih penghargaan Indonesian Breeder Award (IBA) 2025 Kategori Social Impact.
