jpnn.com, JAKARTA - Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas seperti Pertamina harus ditempatkan langsung di bawah kendali presiden.
Langkah ini diperlukan untuk mengakhiri dominasi mafia migas yang selama ini mengacaukan tata kelola energi nasional.
Menurutnya, selama proses pembuatan kebijakan dipengaruhi kelompok-kelompok berkepentingan, maka mafia migas akan tetap eksis.
“Semua yang direncanakan, ditargetkan, apa tahap-tahap yang dilaksanakan harus terjadi di ruang kerja Presiden,” ujar Jehansyah.
Jehansyah menekankan bahwa selain Pertamina sebagai operator, Kementerian ESDM dan SKK Migas sebagai regulator harus hadir dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam setiap proses penyusunan kebijakan.
Keduanya tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi wajib menjelaskan setiap program, data, rancangan kebijakan, hingga proyeksi risiko secara transparan.
Dorong Forum “Energy Dialogue and Debate” di Hadapan Presiden
Jehansyah juga mendorong Kementerian ESDM dan SKK Migas membentuk forum “energy dialogue and debate” yang rutin digelar, baik di hadapan Presiden maupun di ruang publik.
