jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan setiap aduan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak akan berhenti di meja administrasi.
Di tengah masih tingginya laporan pembayaran THR 2026, pemerintah meminta pengawas ketenagakerjaan bergerak cepat menindaklanjuti setiap aduan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta para gubernur segera menerjunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa laporan yang masuk.
“Saya minta para gubernur segera menerjunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa setiap laporan yang masuk, baik melalui Posko THR Kemnaker maupun posko di dinas tenaga kerja. Negara tidak boleh membiarkan aduan pekerja menumpuk tanpa kepastian penyelesaian,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).
Menurut dia, pengawas ketenagakerjaan di pusat maupun daerah harus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada pendataan, tetapi harus berujung pada penyelesaian yang nyata,” ujarnya.
Dia menambahkan langkah tersebut diambil karena aduan THR 2026 masih tinggi, sehingga pengawasan lapangan perlu diperkuat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan penanganan aduan terus berjalan.
