jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dia menyebutkan permasalahan perumahan di Papua masih cukup tinggi lantaran banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak huni.
“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ujar Mendagri seusai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4).
Dia mengakui belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini.
Eks Kapolri itu bahkan menyebut Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.
Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Kalau kami secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.
