jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memutuskan menggunakan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar guna mendanai sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi warga, tanpa menaikkan pajak.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan kondisi ekonomi saat ini berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tatapi hal itu bukan disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah.
“Pemerintah harus hadir dan berkorban untuk rakyat. Kami tidak ingin membebani masyarakat dengan kenaikan pajak maka pembiayaan alternatif menjadi solusi,” ujar Eri, Jumat (22/8).
Dana pinjaman ini akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas, seperti pembangunan Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung menuju Gresik, pembangunan sistem diversi saluran di Gunungsari, peningkatan penerangan jalan umum (PJU), serta penanganan genangan air.
Menurut Eri, seluruh proyek tersebut dirancang tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan menciptakan lapangan kerja.
“Misalnya proyek diversi Gunungsari, tahap awal akan difokuskan pada pembebasan lahan agar proses konstruksi bisa segera dimulai,” jelasnya.
Keputusan ini telah melalui kajian mendalam serta mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Surabaya, yang turut menyetujui langkah strategis tersebut.
