jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Intelijen dari UI, Chabibi Syaefudin menyebut dinamika politik Indonesia di awal 2026 ini menyuguhkan sebuah anomali yang mengusik nalar publik: mengapa penegakan hukum terhadap aktor besar seperti Riza Chalid (RC) oleh Kejaksaan Agung justru direspons dengan serangan bertubi-tubi dari kelompok yang selama ini mengklaim diri sebagai pejuang integritas.
Fenomena yang melibatkan narasi dari kelompok yang diisi oleh deretan tokoh vokal seperti Gatot Nurmantyo hingga Said Didu menunjukkan bahwa panggung politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Chabibi menyebut di balik riuh rendah kritik tersebut, tercium aroma operasi intelijen yang sistematis, sebuah upaya penciptaan "Black Swan" (Angsa Hitam) untuk mengguncang fondasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui pelemahan instrumen setia negara, yakni Polri dan Kejaksaan Agung.
"Secara teoritis, apa yang disaksikan saat ini adalah perwujudan dari strategi subversi dan agitprop (Agitasi dan Propaganda). Dalam kacamata intelijen, kelompok ini tidak lagi berperan sebagai oposisi konstruktif, melainkan bergeser menjadi agent of influence yang digerakkan oleh kepentingan logistik besar yang sedang terdesak," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (1/2).
Chabibi menyebut kekecewaan mereka terhadap langkah pragmatis Prabowo yang berkoalisi dengan pemerintahan sebelumnya bukan didasari oleh idealisme, melainkan ketakutan akan hilangnya perlindungan politik bagi jejaring bisnis RC.
"Kini, ketika negara benar-benar "menyikat" simpul-simpul kekuasaan tersebut, serangan balik dilancarkan melalui metode false flag operation, di mana isu reformasi birokrasi diputarbalikkan menjadi narasi pembangkangan institusi," ujar dia.
Serangan terhadap Polri dan Kapolri melalui isu penolakan transformasi posisi Polri di bawah kementerian merupakan puncak dari taktik divide et impera modern. Dengan mengembuskan stigma negatif bahwa Polri melakukan "pembangkangan" atau mbalelo terhadap Presiden, kelompok ini sedang berupaya memutus urat nadi kepercayaan antara Panglima Tertinggi dan alat pengamannya.
Dalam teori Institutional Realism, stabilitas sebuah rezim sangat bergantung pada soliditas hubungan antara kepemimpinan sipil dan aparat keamanan.
